surya/sulvi sofiana
Puluhan wali murid didampingi Baksos PPDB RW IV Darmokali melakukan demo di depan kantor Dinas Pendidikan Jatim, jalan Genteng kali nomor 33, Rabu (3/7/2018).
SURYA.co.id | SURABAYA - Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim akan mengupayakan siswa tidak mampu akan tertampung di sekolah swasta. Hal ini disampaikan Kepala Cabang Dindik Jatim wilayah Surabaya, Sukaryantho, usai bermediasi dengan pendemo di depan kantor Dindik Jatim, jalan Genteng kali nomor 33, Rabu (3/7/2018).
Ia menegaskan seluruh masukan dari wali murid tersebut akan didengar dan direspon. Siswa Surabaya, ditegaskannya harus mendapat fasilitas pendidikan, baik sekolah negeri atau swasta.
"Kami akan berkomunikasi dengan sekolah swasta untuk ikut membantu siswa dari keluarga tidak mampu. Apakah itu keringanan membayar atau bebas sama sekali," tuturnya.
Terkait hal tersebut, Sukaryantho meminta agar sekolah swasta memastikan kondisi keluarga siswa tersebut secara riil.
"Jika memang kondisi riil tidak mampu, saya meminta bantuan kepada sekolah swasta untuk ikut menampung siswa mitra warga tersebut,"urainya.
Sementara itu, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK swasta Surabaya Fauzi menegaskan, pemahaman dari Dindik Jatim terkait siswa mitra warga sudah jelas dipahami oleh sekolah.
Namun, pihaknya juga menantikan sikap Wali Kota Surabaya terhadap warganya yang tidak mampu untuk dibantu.
Sebelumnya, Dindik Kota Surabaya telah berkomunikasi dengan sekolah swasta untuk mendata biaya pendaftaran. Namun, pendataan tersebut tidak ada tindak lanjut yang pasti.
"Kami kan juga menunggu sikap wali kota. Kalau wali kota saja tidak mau membantu bagaimana dengan sekolah," jelasnya.
Namun, apa yang difasilitasi sekolah juga menyesuaikan dengan kemampuan sekolah yang terbatas. Meskipun ada keringanan biaya, sekolah tidak mungkin memberikan biaya nol.
"Sebenarnya biaya yang dibebankan itukan beban yang sudah dihitung sesuai kondisi sekolah maupun kondisi keluarga. Swasta bisa saja membantu, tapi dengan kemampuan yang sangat terbatas," pungkasnya.
Untuk diketahui sebelumnya diberitakan pendemo yang merupakan wali murid dan Baksos PPDB RW IV Darmokali menuntut adanya transparansi daya tampung PPDB.
Selain masalah siswa tidak mampu, sejumlah perwakilan dari cabang olahraga juga hadir untuk meminta transparansi jalur prestasi.
Seperti Sekretaris Cabor Taekwondo Surabaya, Joko Pratomo yang turut hadir dalam dialog tersebut. Iamenyayangkan prosea PPDB jalur prestasi yang tidak transparan.
Dari 23 siswa dari cabor taekwondo yang dia rekomendasi, hanya 11 yang bisa diterima. Sementara 12 lainnya gagal tanpa alasan yang jelas. Baik karena faktor prestasi, nilai maupun kedekatan rumah dengan sekolah.
"Padahal ada pendaftar lain yang NUN-nya lebih rendah, dari luar zona, dan prestasinya sama-sama tingkat provinsi bisa masuk," tandas Joko.
